KPU Terima Kunjungan Anggota Komite 1 DPD RI

Surel Cetak PDF

Anggota_Komite_1_DPD_RI_Eni_Sumarni_bersama_Komisioner_dan_jajaran_pejabat_KPU_Kab_Subang-720710.jpg

SUBANG – Pengurangan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 5 orang menjadi 3 orang menimbulkan kendala psikologis yang cukup serius dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hal ini terungkap dalam kunjungan anggota DPD RI, Eni Sumarni ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang saat membahas tentang irisan kegiatan antara Pilkada dengan kegiatan Pilpres dan Pemilu legislatif di Kabupaten Subang.
"Bahkan di beberapa daerah ada fenomena mereka yang tidak terekrut sudah enggan menyelesaikan pekerjaannya," ujarny, Selasa (8/5/2018).
Untuk itu kata Eni perlu dicari cara supaya tuntas mendukug KPU untuk menjalankan tugas dengan baik. Diantaranya ada tambahan tenaga pendukung di PPK yang akan dibiayai oleh APBD.
Kendala lainnya yang dibahas ialah mengenai penentuan jumlah DPT yang terus disempurnakan terutama mendata jumlah pemilih yang pada hari H menginjak usia lebih dari 17 tahun serta mendata warga binaan yang ada di dalam lapas yang sebagian besar identitasnya tidak jelas.
Pada pertemuan tersebut Komisioner Partisipasi Masyarakat (Parmas), Ahmad Koncara menyampaikan ada kendala mengenai implementasi kewajiban memperlihatkan KTP di TPS. "Ini sangat dilematis karena dalam DPT termasuk yang belum punya KTP. Sedangkan KTP digunakan ketika saat belum terdaftar," katanya.
Kadatangan Eni diterima langsung oleh Jajaran Komisioner KPU Kan Subang yang dipimpin Ketua KPU, Maman Supaeman yang didampingi jajaran pejabat KPU Kab Subang.
Maman menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Subang berjalan dengan dengan berbagai dinamikanya. Upaya mencari solusi dilakukan berbagai langkah diantaranya konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
Kemudian Komisioner Divisi Data KPU Kab Subang, Suryaman menyampaikan bahwa sekarang KPU Subang sedang menyandingkan data antara DPT yang punya KTP dengan yang belum punya KTP. "Berikut mendata warga yang pada hari H berusia 17 tahun atau lebih," ujarnya.
Termasuk pendataan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Subang. Kata Suryaman umumnya mereka banyak yang memeiliki data yang tidak jelas atau yang terdata dengan data yang kurang valid. "Lalu kami bersama Dinas Kependudukan dan catatan Sipil melakukan perekaman data untuk  memastikan data warga binaan tersebut," imbuhnya.
Kemudian perwakilan PPK Kalijati Abdul Kholik mengutarakan kendala dalam pendataan seperti upaya jemput bola ke masyarakat, tetapi sering mengalami kesulitan sinyal. "Pernah kami (bersama Disduk Capil) melakukan perekaman dari pagi sampai siang hanya 8 orang berhasil direkam," jelasnya.
Kemudian diungkapkan pula tentang kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan proses administrasi kegiatan. "Padahal mereka telah lema menjadi petugas," katanya.